Minahasa – Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif, Polres Minahasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Ruang Maesa Polres Minahasa, Rabu (10/6/2026).
Rakor dipimpin oleh Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K. Turut dihadiri oleh unsur pemerintah Asisten 1 Pemkab. Minahasa Dr. Drs. Riviva Maringka, Kadis PMD Kab. Minahasa Alexander Mamesa, S.STP, M.Si, Para Camat, Kapolsek Jajaran Polres Minahasa serta Danramil Jajaran Minahasa.
Dalam arahannya, Kapolres Minahasa menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menghadapi tahapan Pemilihan Hukum Tua.
“Melalui koordinasi yang baik, kita dapat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan seperti politik uang, penyebaran hoaks dan kampanye hitam di media sosial, hingga potensi konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilihan,” ujar Kapolres.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara, serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah masuknya pengaruh provokator yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di desa-desa.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa, Dr. Drs. Riviva Maringka, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua akan mendapat perhatian dan monitoring dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, faktor keamanan menjadi prioritas utama mengingat adanya rencana kunjungan dan pemantauan langsung oleh pemerintah terhadap tahapan pemilihan di Kabupaten Minahasa.
Rakor juga diisi dengan paparan Kabag Ops Polres Minahasa AKP Aspri Djohar, S.H., terkait kesiapan pengamanan dan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan selama proses Pemilihan Hukum Tua berlangsung.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA tersebut berakhir pada pukul 12.00 WITA dengan situasi aman, tertib, dan terkendali. Melalui rakor ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026 yang aman, damai, dan demokratis.
